Ketua Komisi II DPR Meminta Rumor Periode Kedudukan Kepala Dusun Tidak Dihubungkan Politik 2024
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengharap rumor ekstensi periode kedudukan kades (kepala desa) dari 6 tahun jadi 9 tahun pada sebuah masa tidak dihubungkan dengan kebutuhan politik menjelang Pemilu 2024.
“Ini yang perlu kita jauhi, itu yang saya cemaskan.kuatirkan. Janganlah sampai rumor peralihan periode kedudukan berkaitan dengan masalah kebutuhan mendekati Pemilu 2024,” kata Doli di Jakarta, Senin, 23 Januari 2023.
Ia menepiskan juga wawasan ekstensi periode kedudukan kepala desa melalui koreksi UU Dusun itu menjadi pintu masuk dari ekstensi periode kedudukan presiden karena payung hukum yang atur ke-2 nya berlainan. “Jika kedudukan presiden, kita berbicara masalah amendemen UUD 1945 . Maka, saya anggap tidak ada hubungannya, jauhlah,” paparnya.
Doli menjelaskan beberapa anggota Komisi II DPR RI semenjak dikukuhkan pada 2019 lalu sudah berkemauan ingin merevisi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Dusun (UU Dusun). Komisi II, sambungnya, sudah masukkan koreksi UU Dusun dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI Masa 2019-2024.
“Kami ngusulinnya telah lama loh saran koreksi undang-undang itu. Nach, mengapa dipaksa telah masuk tingkatan pemilu dan dihubungkan dengan rumor ekstensi? Itu menurut saya harus dilempengkan,” ucapnya.
Tetapi, proses koreksi pada UU Dusun tidak langsung bisa dilaksanakan karena harus capai persetujuan dahulu dengan pemerintahan. “Maka sebenarnya kami menanti dari Pemerintahan kapan kami akan berasa penting perlu mengulas koreksi undang-undang ini, jika kami siap,” tutur Doli.
Gua Matu di Pesisir Barat Lokasi Rekreasi Religius dan Memburu Pupuk Guano
Ia menerangkan gagasan koreksi UU Dusun tidak lain memiliki kandungan nawa cita untuk percepat perkembangan pembangunan dusun. Karena itu, koreksi pada UU Dusun tidak dapat disaksikan secara pragmatis dengan lakukan pembaruan pada pasal tertentu saja.
“Jika koreksi undang-undang tidak dapat kami hanya dapat kami benahi (periode kedudukan kades) enam jadi sembilan, itu pasti berpengaruh. Mengapa? Karena kami ingin buat undang-undang itu kan tidak cuma untuk kebutuhan satu, dua, tiga, tetapi untuk kebutuhan nasional,” terangnya.
Komisi II akan membahas keseluruhannya faktor mengoreksi UU Dusun dengan memakai sudut pandang yang diperuntukkan untuk perkembangan dusun. Ihwal ekstensi periode kedudukan kepala desa cuma satu diantaranya, yang hendak dilaksanakan juga pengkajian berkaitan efektifitasnya.
“Karena begini, apa saja pasal yang berada di satu undang-undang sama-sama keterikatan, contoh 9 tahun kami ganti, tentu bakal ada efeknya,” tutur Doli.
Awalnya, beberapa ribu kades dari beragam wilayah melangsungkan demonstrasi menuntut ekstensi kedudukan dari 6 jadi 9 tahun di muka Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023.
Muhaimin Iskandar buka pintu lebar-lebar bila putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep akan berpolitik melalui PKB.
Pembangunan team ini dilaksanakan sesudah Gerindra dan PKB membuat sekretariat bersama.
Bawaslu Kota Depok akan mencegah buzzer dan pelanggaran Pemilu 2024 yang lain yang tumbuh subur di sosial media. Ini triknya.
Pantarlih salah satunya tubuh yang menolong KPU
Ekstensi periode kedudukan kades sebagai sisi dari inspirasi yang berada di tengah warga yang terbuka diulas oleh DPR.
Musra sukarelawan Jokowi di Yogyakarta dituruti beragam barisan yang memberikan dukungan figurnya semasing.
PAN mengatakan akan menimbang faedah dan mudharat dari ekstensi periode kedudukan kades.
ICW mendapati minimal ada tiga permasalahan bila saran ekstensi periode kedudukan kades difasilitasi.
Politisi Golkar menyikapi kasus sangkaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu masuk set baru dengan diputuskannya 4 orang terdakwa oleh Kejagung.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi komentar berkaitan gagasan stimulan kendaraan listrik di Indonesia di tahun ini.
