Mahfud Md masalah Sangkaan Interferensi Klarifikasi Partai politik KPU Saja yang Bodoh

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md memberi respon ada sangkaan interferensi di Komisi Penyeleksian Umum (KPU) wilayah dalam klarifikasi faktual parpol calon peserta Pemilu Serempak 2024. Sangkaan ini diutarakan anggota Konsolidasi Warga Sipil Dampingi Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay.

Agenda dan Perkiraan Vietnam versus Thailand di Leg Pertama Final Piala AFF 2022 Malam Ini

“Iya lah (pekerjaan KPU sepenuhnya), KPU saja yang bodoh jika ingin diintervensi,” kata Mahfud di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2022. “Kan telah UU menjelaskan ia mandiri, kok ada orang diintervensi oleh partai politik, pemda, oleh lurah, itu bodoh namanya.”

Laporan Konsolidasi

Awalnya, Konsolidasi memberikan laporan salah satunya bukti sangkaan kecurangan klarifikasi partai calon peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemerintah DPR. Bukti itu berbentuk pembicaraan melalui program WhatsApp antar-anggota KPU pada sebuah propinsi.

“Sebentar kembali Sekjen akan perintahkan sek propinsi supaya berbicara dengan admin Sipol beberapa kab/kota untuk MS-kan Gelora,” begitu salah satunya isi pembicaraan yang dibeberakan Konsolidasi ke DPR di pertemuan, Rabu, 11 Januari 2023. MS yang diartikan ialah Penuhi Persyaratan.

“Cara ini harus dilaksanakan untuk kebaikan kita karena keinginan Istana melalui mendagri, menkopolhukam, dan lain-lain.” Hadar menyebutkan percapakan itu terjadi 7 Novemver lalu, ataupun waktu KPU mengonfirmasi faktual parpol.

Sangkaan keterkaitan Istana ini termuat dalam laporan Koran dengan judul “Istana Terbawa Sangkaan Manipulasi Pemilu” pada 12 Januari 2023.

Ini hari, Koran mengeluarkan kembali laporan dengan judul “Rapat Penilaian Berbuntut Gertakan”. Laporan ini ungkap ada sangkaan gertakan yang berbuntut perintah loloskan 8 partai dalam klarifikasi faktual di KPU Sulawesi Utara.

10 November, Mahfud Tegur KPU

Mahfud langsung menentang tuduhan satu hari sesudah disingkap Hadar. “Tidak ada itu, harusnya dilihat dahulu,” kata Mahfud dalam info di account instagramnya @mohmahfudmd pada Kamis, 12 Januari 2022.

Mahfud selanjutnya benarkan jika dianya mengontak Sekretaris Jenderal KPU Bernard Pemurah hati Sutrisno pada 10 November 2022. Tetapi Mahfud mengeklaim perbincangan lewat telephone itu benar-benar tidak untuk minta loloskan atau mungkin tidak loloskan partai tertentu. “Tetapi untuk melempengkan KPU,” katanya.

“Tidak ada itu, harusnya dilihat dahulu,” kata Mahfud dalam info di account instagramnya @mohmahfudmd pada Kamis, 12 Januari 2022.

Mahfud selanjutnya benarkan jika dianya mengontak Sekretaris Jenderal KPU Bernard Pemurah hati Sutrisno pada 10 November 2022. Tetapi Mahfud mengeklaim perbincangan lewat telephone itu benar-benar tidak untuk minta loloskan atau mungkin tidak loloskan partai tertentu. “Tetapi untuk melempengkan KPU,” katanya.

Mahfud Terima Aduan

Di Istana ini hari, Mahfud kembali menerangkan pembicaraannya dengan Bernard pada 10 November 2022. Mahfud waktu itu terima banyak laporan dan aduan dari parpol calon peserta pemilu 2024. “Partai-partai mengadu ke saya, pak partai saya tidak masuk mengapa? Ada pesanan dari ini,” kata Mahfud memberikan contoh aduan yang ia terima.

Mahfud menyebutkan dianya tidak ingin tahu apa aduan yang ia terima betul atau mungkin tidak. Tetapi berdasar laporan itu, Mahfud langsung bicara dengan Bernard. “Pak itu KPU tidak adil, yang partai A suruh masukan, partai B tidak bisa masuk,” kata Mahfud memberikan contoh pembicaraannya dengan Bernard.

“Anda tidak boleh bermain-main lho, semua partai jika yang satu dikasih ini, lainnya dikasih ini, tidak boleh anda terima pesanan dari pihak lain,” kata Mahfud memberikan peringatan ke Bernard.

Ke Mahfud, Bernard menentang info itu dan menjelaskan KPU tegak lempeng alias menjalan klarifikasi faktual sama sesuai ketentuan. Karena itu sesudah pembicaraan ini, kata Mahfud, banyak formulir yang berbeda. “Itu saya negor, bukan saya interferensi, saya melempengkan,” kata Mahfud.

Beda Waktu 3 Hari

Karena itu, Mahfud menjelaskan pemerintahan tidak perlu menunjukkan tuduhan yang dikatakan Hadar. “Pemerintahan tidak bisa ikut serta, itu hoax informasi, ucapnya ada terlibat Istana,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, Hadar dan DPR-lah yang perlu menunjukkan ada interferensi Istana itu. “Pak Hadar mengapa tidak telephone saya, wong ia teman dekat saya, harus telephone saya,” katanya.

Karena itu, Mahfud memperjelas jika pemerintahan tidak ikut serta dalam tuduhan interferensi ini. “Tidak akan interferensi, jika ada melapor ke saya saja siapa pemerintahan yang interferensi,” katanya.

Dalam laporan ke DPR, Hadar menyebutkan pembicaraan antar-anggota KPU di wilayah yang mengatakan keinginan Istana terjadi pada 7 Novemver. Dan, Mahfud mengontak Bernard pada 10 November.

Ada beda waktu 3 hari. Tetapi Mahfud Md memperjelas jika dianya cuma 1x saja mengontak Bernard, yakni pada 10 November itu saat terima aduan dari parpol. “10 November sekali saja,” katanya.