PKS Meminta Presiden Jokowi Turun Tangan Kelarkan BRIN

PKS Meminta Presiden Jokowi Turun Tangan Kelarkan BRIN

 

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Keadilan sejahtera (PKS) Mulyanto minta Presiden Joko Widodo alias Jokowi turun tangan menyelesaikan permasalahan di Tubuh Penelitian dan Pengembangan Nasional (BRIN). Ia menyebutkan Jokowi jangan biarkan BRIN ingat telah banyak penemuan pelanggaran dalam penerapan pekerjaan dan perannya.

Bila Jokowi terlambat berlaku, katanya, karena itu BRIN akan menjadi porak-poranda, tidak teratur secara baik, dan performanya terus melorot.

 

PGI Minta Presiden Jokowi Berikan Perhatian pada Intolerasi Beragama yang Saat ini masih Terjadi

“Keluh kesah dari periset telah banyak yang ada ke khalayak dan paling akhir bahkan juga terjadi perselisihan dengan Komisi VII DPR RI,” kata Mulyanto dalam penjelasannya, Rabu, 1 Februari 2023.

Mulyanto menyebutkan komisinya ikut menekan Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melangsungkan interograsi ihwal bujet tahun 2022. Terutamanya yang terkait dengan program bungkusyarakatan.

“Presiden Jokowi harus turun tangan membenahi beragam persoalan BRIN ini saat sebelum telat. Presiden tidak boleh biarkan terlalu lama dan makin tersuruk,” katanya.

Deretan Youtuber Indonesia Produksi Content Podcast Siapa Selainnya Deddy Corbuzier

Jokowi dan Gibran Sama Meradang Masalah Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

Ia menerangkan, periode peralihan BRIN yang telah lebih dari 2 tahun itu tidak berhasil mengkonsolidasikan kelembagaan yang integrasi dan terintegrasi. Dia menjelaskan ada kelihan periset di sana-sini berkenaan pengaturan Sumber Daya Manusia, organisasi, permodalan dan bujet penelitian, rencana program, perlengkapan, sampai infrastruktur penelitian.

Bahkan juga, katanya, bangku dan ruangan kerja juga tidak juga usai. Belum juga permasalahan ihwal jalinan di antara BRIN dengan instansi pemakai penelitian, baik kementerian tehnis, industri, atau wilayah.

Dengan keadaan itu, Mulyanto pastikan kemampuan implikasi program BRIN benar-benar kurang kuat. Hingga, resapan bujet rendah dan ada banyak kasus.

“Instansi super bodi dan sentralistik ini ibarat jalan sempoyong dan memulai mempreteli beberapa fungsi yang menempel dari instansi penelitian asal yang menyatu didalamnya,” kata Mulyanto.

Awalnya, di pertemuan dengar opini Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN Seperti Tri Handoko muncul tekanan supaya pemerintahan menukar Seperti.

Informasi Seterusnya

PGI Minta Presiden Jokowi Berikan Perhatian pada Intolerasi Beragama yang Saat ini masih Terjadi

51 menit yang lalu

Artikel Berkaitan

PGI Minta Presiden Jokowi Berikan Perhatian pada Intolerasi Beragama yang Saat ini masih Terjadi

Jokowi dan Gibran Sama Meradang Masalah Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

Terbaru: F1 Powerboat Dapat Dilihat Bersama Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

PKS Dorong Kemensos Terjunkan Sukarelawan Tolong Penyelamatan Korban Gempa Turki

Jokowi Meminta Semua Puskesmas Punyai USG dan Antropometri Kit Tahun Ini

Ganjar Pranowo Mania Buyar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

PGI minta Presiden Joko Widodo memberi perhatian serius pada kejadian diskriminasi dan larangan beribadah di beberapa wilayah.

Jokowi mengutarakan export tambang ilegal kurangi penghasilan negara. Sementara Gibran sebelumnya pernah mengutarakan bekingan tambang ilegal menakutkan.

Staff Khusus Menteri BUMN menyebutkan moment F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara, bisa menjadi tontonan rakyat., dapat menonton bersama kerbau dan sapi.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menggerakkan Kementerian Sosial mengirim sumbangan kemanusiaan dan sukarelawan untuk menolong penyelamatan korban gempa Turki.

Jokowi memerintah ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menyiapkan Ultrasonografi (USG) sampai Antropometri Kit setiap Puskesmas dan Posyandu

Ganjarist memandang pembubaran GP Mania dan penarikan support pada Ganjar Pranowo sebagai hal umum.

Presiden Jokowi siang hari ini panggil Menteri Koperasi Teten Masduki untuk mengulas tindak lanjut atas beragam kasus koperasi memiliki masalah.

Waketum Golkar menentang asumsi jika Konsolidasi Indonesia Berpadu ketinggalan dari konsolidasi yang lain karena belum mempunyai Sekber dan Calon presiden.

Jokowi menyebutkan kontribusi dipersiapkan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingg Kementerian Sosial.

Zico menyebutkan faksinya saat ini masih menanti niat baik Jokowi untuk selekasnya memberi respon permintaannya.